© Kevin Arnold

by Niel Makinuddin

 

Dampak perubahan iklim kian nyata. Kondisi cuaca ekstrem meningkat, dampaknya juga kian fatal. Menjelang akhir tahun, Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) pun kembali digelar. COP kali ini mengambil tempat di Madrid, Spanyol, selama 2-13 Desember 2019. Kesepakatan dan komitmen dari negara-negara dunia untuk menekan angka emisi ini telah berlangsung selama 25 tahun. Tetapi, menurut data dari PBB, beberapa tahun terakhir justru menunjukkan terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca dunia sebesar 1,5 persen setiap tahunnya.

Menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah disetujui pada Persetujuan Paris tidak cukup untuk membatasi kenaikan suhu rerata bumi pada rentang 1,5-2 derajat celsius dibandingkan dari masa pra-industri. Banyak negara belum berhasil memenuhi komitmen itu dan memerlukan dukungan politik yang lebih kuat.

Desakan agar adanya komitmen yang kuat dan bersifat mengikat pun meningkat. Terutama dari negara-negara maju sebagai penghasil emisi terbesar, untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih hijau. Pelaksanaan COP ke-25 ini menjadi semakin esensial karena menjelang implementasi Perjanjian Paris pada 1 Januari 2020. Indonesia, dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengirimkan delegasi untuk melangsungkan proses negosiasi, memperjuangkan, dan memaparkan program-program tentang kebijakan perubahan iklim.

 

Aksi lokal untuk global

Target Indonesia adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen (dengan upaya sendiri) atau 41 persen (dengan dukungan internasional), dibandingkan dari praktik metode konvensional pada 2030. Hutan dan lahan gambut mampu menyumbang 60 persen dari target pengurangan emisi ini. Dengan total luasan hutan di Indonesia yang besar, yakni 120 juta hektare, peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon amat menentukan.

Sebagian besar tutupan hutan yang penting di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kawasan ini memiliki hampir 7 juta hektare hutan tropis yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang tinggi dan amat penting bagi dunia. Namun, berbagai faktor mengancam hutan-hutan di Kalimantan Timur. Dalam kurun 2006-2016, lebih dari 1 juta ha hutan hilang. Deforestasi dan degradasi hutan ini tidak hanya menghilangkan habitat dari satwa langka dan hampir punah, beserta seluruh ekosistem yang ada di dalamnya, tetapi juga mengeluarkan emisi karbon sebanyak 6.862 juta ton per tahun.

Pemerintah provinsi pun berkomitmen mengembangkan berbagai strategi inisiatif untuk mendorong pembangunan hijau lewat Program Kaltim Hijau. Hal ini diperkuat lewat Kesepakatan Pembangunan Hijau – dikenal dengan GGC atau Green Growth Compact – yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  sebagai program yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Program ini mengupayakan agar kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup tetap berjalan seimbang.

Kesepakatan Pembangunan Hijau ini diimplementasikan melalui 11 inisiatif model, salah satunya program emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) - Carbon Fund. Bahkan, Kaltim dipilih sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia untuk mengimplementasikan program ini pada tahun 2022-2024. Program FCPF akan memberikan insentif kepada provinsi yang bila berhasil mencapai target pengurangan emisi selama periode implementasi. Program pengurangan emisi ini pun mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melindungi habitat spesies yang terancam dan hampir punah. Di samping itu juga mendorong praktik kehutanan berkelanjutan, terutama pada perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi, untuk melindungi area bernilai konservasi tinggi maupun yang bernilai karbon tinggi di wilayah tersebut.

Salah satu solusi pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan adalah teknik pembalakan rendah emisi atau yang dikenal dengan RIL-C (Reduced Impact Logging-Carbon) yang telah diujicobakan di Kalimantan Timur. Dari hasil uji coba yang telah dilakukan di 5 perusahaan dalam skala luas 100-500 hektare, metode ini secara efektif mengurangi emisi hingga 50% dibandingkan dengan cara konvensional. Secara keseluruhan, metode ini memberi kontribusi 13% terhadap total target pengurangan emisi.

Metode RIL-C telah diujicobakan oleh 17 perusahaan di Indonesia. KLHK juga telah mengadopsinya sebagai modul pelatihan untuk seluruh perusahaan kehutanan di Indonesia. Diharapkan, pada 2022 dapat segera diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia.

Lewat Kesepakatan Pembangunan Hijau, pengembangan perkebunan (sawit) berkelanjutan juga diterapkan di Kaltim. Dengan cara mengindari penanaman sawit di daerah yang memiliki nilai keragaman hayati dan atau dengan nilai karbon tinggi. Hal ini diimplementasi dengan mengembangkan skema pengalihan dampak (offset) untuk mitigasi dampak negatif perkebunan sawit dan kegiatan lain yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri sawit.

Indonesia juga boleh berbangga dengan Kalimantan Timur (Kaltim), yang menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki lembaga khusus untuk memfasilitasi koordinasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yakni Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi (DDPI) Kalimantan Timur. DDPI pun bertugas mengelola dan memastikan agar inisiatif model berkontribusi maksimal pada keseluruhan tujuan dan strategi Kaltim Hijau. DDPI akan memimpin pemilihan inisiatif prioritas, mendukung berjalannya model/prototipe oleh pihak yang relevan, dan membantu menghubungkan inisiatif model dengan pemegang kebijakan yang relevan untuk mengembangkan solusi atau memperluasnya.

Mewujudkan aksi untuk menurunkan emisi amat penting untuk mengejar ketertinggalan dalam menahan laju peningkatan suhu bumi. Kontribusi dan solusi dari Provinsi Kaltim ini dapat menjadi jawaban untuk memerangi perubahan iklim secara global dan layak dicoba diimplementasikan di berbagai tempat. PBB menekankan, pada 2030, emisi rumah kaca harus 55 persen lebih rendah dari hasil emisi pada 2018. Setiap waktu yang tertahan untuk melakukan aksi nyata, semakin dekat dan semakin besar pula dampak perubahan iklim yang akan dirasakan oleh seluruh penduduk bumi.

 

*artikel ini telah tayang di Kaltim Post pada 17 Desember 2019