© Bridget Besaw

Di wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai Area Penggunaan Lain, yang dialokasikan antara lain untuk pengembangan pekebunan, YKAN mendukung perlindungan hutan alam dengan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kalimantan Timur. Bantuan teknis ini memungkinkan pemerintah membuat sistem pemberian izin perkebunan berbasis web berdasarkan kajian ilmiah dan mendorong proses-proses untuk membuat kesepatakan perlindungan areal bernilai konservasi tinggi. Lebih lanjut, kami juga mengembangkan skema dan alat bantu mitigasi dan kompensasi berdasarkan standar sawit berkelanjutan.

 


Pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui perencanaan tata ruang yang lebih baik serta melalui mekanisme offset dan mitigasi. Untuk mewujudkannya kami melakukan beberapa hal berikut:


    • Membangun sinergi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan komitmen dari pemangku kepentingan utama di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau untuk mendorong praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

 

    • Meningkatkan kualitas analisis tata ruang dengan menggunakan metode development by design yang mengidentifikasi area yang baik untuk pengembangan kelapa sawit dan area yang perlu dilindungi (Go/No-go Zones).

 

    • Go/no-go zones disepakati oleh para pihak dan menjadi kebijakan daerah melalui peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

 

    • Area Go/No-go Zones disimpan dalam sistem informasi WebGIS yang dikelola oleh Dinas Perkebunan dan dapat diakses publik sehingga izin perkebunan kelapa sawit tidak lagi diterbitkan di areal bernilai konservasi tinggi (ANKT).

 

    • Mengembangkan perangkat mitigasi dan kompensasi yang menentukan areal yang harus dilindungi dan menghitung kewajiban perusahaan kelapa sawit RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) yang telah beroperasi di Kalimantan Timur.