© Nugroho Arif Prabowo

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau Marine Protected Areas (MPAs) merupakan perangkat penting dalam melestarikan sumber daya alam dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui rancangan dan pengelolaan yang baik.


YKAN membantu pembangunan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP seluas 6.000.000 hektare. Upaya ini berkontribusi besar pada tujuan pemerintah Indonesia untuk Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia.


Beberapa fokus kegiatan YKAN terkait peningkatan efektivitas pengelolaan KKP, di antaranya:

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Baru

YKAN memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan jaringan KKP di Indonesia, pedoman biofisik untuk merancang KKP dan jaringannya, dan pelatihan manual tentang desain dan jaringan KKP. Di samping itu juga membantu pengembangan desain jejaring KKP di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 6 provinsi terkait lainnya yang membantu pemerintah dalam mencapai target pembentukan 32,5 juta hektare KKP pada tahun 2030.


Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Sudah Terbentuk

YKAN berhubungan erat dengan pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP yang fokus di 4 lokasi kerja YKAN, yaitu Raja Ampat, Wakatobi, Laut Sawu, dan Berau.


1. Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat meliputi 4 hektar daerah daratan dan laut serta disebut sebagai pusat keanekaragaman hayati karang dunia. YKAN membantu pemerintah lokal merancang rencana pengelolaan dan zonasi untuk dua Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Raja Ampat yaitu Kofiau dan Misool, yang resmi berdiri pada bulan Desember 2006.

YKAN bersama pemerintah, masyarakat, dan LSM mengupayakan terbentuknya KKPD di Raja Ampat mandiri dan mampu membiayai pengelolaannya sendiri. Hingga saat ini, Raja Ampat masih menjadi satu-satunya KKP di mana unit pengelolanya (UPTD) dijalankan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Informasi terkait seluruh proses dan dinamika yang terjadi dalam pembentukan UPTD-BLUD Raja Ampat dapat dibaca pada Dokumen Proses dan Pembelajaran Pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat (2015).

YKAN saat ini juga turut membantu penyusunan kajian dan dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan baru di bentang laut kepala burung, fasilitasi proses koordinasi dalam pemindahan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, serta penyusunan draf dan proses legalisasi untuk regulasi yang mengatur pengelolaan KKP oleh UPTD di Raja Ampat. 


2. Wakatobi

YKAN bekerja sama dengan otoritas Taman Nasional (TN) Wakatobi, pemerintah daerah, dan masyarakat adat mencapai pembangunan berkelanjutan dan tujuan konservasi. YKAN juga turut andil dalam pengakuan formal hak pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wakatobi. MHA memiliki tatanan dan kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi landasan dalam memanfaatkan SDA secara lestari. MHA berperan memperkuat pengelolaan KKP dengan meningkatkan pengawasan dan pelestarian SDA di KKP melalui hukum adat yang berlaku.

Bersama komunitas lokal, YKAN melakukan beberapa upaya dalam memastikan tradisi MHA tetap terjaga dan diakui secara formal, diantaranya dengan melakukan pemetaan wilayah adat Barata Kahedupa dan Kawati Tomia; pengakuan hak MHA dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan ke dalam Peraturan Bupati; serta memastikan pengelolaan perikanan berkelanjutan terspesifikasi untuk jenis ikan oleh (Stenatherina panatela) yang memiliki nilai penting untuk masyarakat setempat.


3. Berau

YKAN berperan aktif mendampingi pemerintah dalam perkembangan desain konsep, penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), serta pencapaian setiap tahap perkembangan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Berau ketika mengalami dua kali perubahan status kewenangan pengelolaan KKP dari kewenangan pemerintah daerah menjadi tingkat provinsi pada 2016; serta tiga kali perubahan nama dari Kawasan Konsevasi Laut Berau (2005), Taman Pesisir Kepulauan Derawan (2013), sampai akhirnya menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (2016). Tahapan proses dapat dilihat pada lini masa kawasan konservasi perairan berau.


4. Laut Sawu


YKAN berperan aktif membantu merancang dan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Laut Sawu. YKAN ikut andil dalam melakukan kajian awal terkait perancangan model finansial dan rencana pengelolaan KKP bersama Tim PPKKL Sawu, sampai akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Laut Sawu dengan luasan 3,5 Juta hektar

Untuk memastikan efektivitas pengelolaan wilayah konservasi ini, YKAN mendampingi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta mengawali penyusunan RZWP3K. YKAN memfasilitasi bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan penyusunan RZWP3K, identifikasi isu-isu strategis, pengumpulan dan pengolahan data guna melengkapi dokumen persyaratan sesuai pedoman PERMEN-KP No.23 tahun 2016, serta sinkronisasi desain jejaring kawasan perairan yang tangguh di NTT. Rancangan zonasi ini telah disepakati dengan menimbang kepentingan konservasi dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.


Mengurangi aliran sampah ke laut

YKAN bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, dan komunitas lokal melakukan serangkaian upaya penyadartahuan dan edukasi terkait persoalan sampah laut. Kegiatan yang dilakukan diantaranya identifikasi sampah di Desa Kulati, Wakatobi, melalui studi karakterisasi sampah laut dan rumah tangga, penguatan kapasitas dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos dan kebun bibit, serta Pendidikan Lingkungan Hidup. PLH yang dilakukan secara interaktif telah mendapat dukungan pemerintah setempat dan diterapkan ke dalam muatan lokal di 18 sekolah dasar di Pulau Tomia. Program ini dijadikan percontohan untuk dapat diterapkan di lokasi kerja YKAN lainnya.