© YKAN

Perhutanan Sosial bersama-sama dengan Reforma Agraria merupakan salah satu agenda politik pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Diantara sasaran utama agenda Perhutanan Sosial ialah sasaran untuk mengatasi permasalahan konflik tenurial dengan segala aspek dan dinamikanya di lapangan. Untuk itulah maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama Yayasan Bumi, YKAN dan GIZ Frodime, mempertegas posisi dukungannya untuk aktualisasi agenda perhutanan sosial dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Konflik Kehutanan. Untuk artikel lebih lanjut dapat diunduh disini.