Meletakkan Sains, Teknologi, dan Kemitraan sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Kakap-Kerapu Laut Dalam yang Berkelanjutan

Perikanan kakap-kerapu laut dalam di Indonesia merupakan salah satu komoditas utama untuk ekspor, dengan produksi tahunan 119 ribu ton yang menyuplai pasar di seluruh dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi kakap dan kerapu terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, sektor perikanan Indonesia memang menjadi salah satu industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang juga menunjang kehidupan 60 persen penduduk Indonesia. Inovasi strategi dan teknologi pun menjadi landasan untuk menjaga ketersediaan stok ikan di ekosistem alami, yang mendukung keberlanjutan industri perikanan.

Hal ini menjadi agenda utama dalam lokakarya bertajuk “Inovasi dan Kolaborasi: Sinergi Menuju Perikanan Kakap-Kerapu Laut Dalam yang Berkelanjutan” di Anvaya Beach Resort, Bali, pada Selasa, 31 Mei 2022. Acara ini digelar sebagai pembelajaran dan diseminasi pencapaian program kerja sama USAID Supporting Nature and People–Partnership for Enduring Resources (SNAPPER) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang telah berjalan selama enam tahun.

Dalam rangka mendukung Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia (KKP), sejak 2016, di bawah payung kegiatan USAID SNAPPER, YKAN mengembangkan inovasi yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Kerja sama ini berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia dan inovasi yang dihasilkan melalui kegiatan ini dapat berkontribusi pada upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola pemanfaatan sumber daya ikan.

Dalam pembukaan lokakarya ini, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT-KKP Dr. Ir. Ridwan Mulyana, MT menegaskan, “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung kelestarian sektor perikanan dengan mempertimbangkan nilai ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Indonesia, salah satunya dengan pengembangan dan upaya penerapan Harvest Strategy untuk perikanan kakap dan kerapu.”.

Ridwan Mulyana melanjutkan bahwa saat ini KKP fokus pada penerapan ekonomi biru melalui kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dengan ciri: sistem bisnis perikanan terukur secara kuantitatif mulai dari hulu hingga hilir; pemberlakuan sistem kuota sejak izin penangkapan diberikan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan secara tepat, tidak berlebihan, dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan; dan perubahan pendekatan pengalokasian sumber daya ikan dari input kontrol menjadi output kontrol; serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penerimaan berbasis output kontrol di pelabuhan perikanan dan pusat-pusat pendaratan ikan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Perikanan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Dr. Peter Mous menjelaskan bahwa kegiatan dalam kerja sama selama enam tahun tersebut mempertimbangkan kondisi perikanan kakap dan kerapu laut dalam di Indonesia yang melibatkan beragam spesies dan menggunakan berbagai alat tangkap. “Menentukan status kelimpahan perikanan dan menghindari terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan selama ini telah menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

“Pemerintah AS gembira bisa mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem laut yang sehat dan dikelola dengan baik, serta melindungi keberlanjutan pasokan ikan dan mata pencaharian nelayan,” tambah Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia Brian Dusza.

Lokakarya yang terdiri dari dua sesi diskusi ini menghadirkan para pakar sebagai pemateri, yakni Prof. Dr. Indra Jaya, Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan–Nasional (KomnasKajiskan); Dr. Fayakun Satria, Kepala Peneliti Perikanan BRIN/BRPL; Risal Pramana, Direktur PT Solusi Laut Lestari; dan Dr. Tri Handayani, A. P.i, M. Si., Koordinator Kelompok Surveilan dan Sertifikasi Produk, Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP.

Inovasi untuk perikanan berkelanjutan

Dalam perikanan kakap kerapu laut dalam, terdapat beberapa jenis ikan yang mulai rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan. Perikanan ini juga mencakup lebih dari 100 spesies, tetapi data tentang penangkapan dan upaya yang telah dilakukan sangat terbatas. Beberapa spesies ikan sulit diidentifikasi dengan benar karena kemiripan antarspesies, dan dalam beberapa kasus, taksonominya tidak jelas. Hal ini menjadi tantangan dalam kajian stok dan penentuan status kondisi perikanan, sekaligus menjadi pekerjaan tambahan bagi perusahaan perikanan yang terus berjuang dalam pemenuhan persyaratan untuk pemberian penamaan yang benar pada ikan.

Salah satu inovasi utama yang dikembangkan oleh USAID SNAPPER adalah penggunaan Crew-Operated Data Recording System (CODRS). CODRS merupakan sebuah metode inovatif untuk mencatat dan melakukan analisis praktik penangkapan ikan yang efisien dan informatif berdasarkan panjang tangkapan. YKAN telah melibatkan lebih dari 400 nelayan kerapu kakap laut dalam. Para nelayan berkontribusi dalam menyediakan informasi real-time di daerah penangkapan dan data komprehensif tentang total tangkapan per rute perjalanan melaut.

Pada 2019, YKAN juga meluncurkan Fishery Improvement Program (FIP) perikanan kakap dan kerapu laut dalam menuju sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC). Melalui platform YKAN FIP, diharapkan SNAPPER dapat menjembatani perusahaan-perusahaan yang ingin berkontribusi pada kesehatan lautan dunia, dengan mengakui dan menghargai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dalam meraih sertifikasi ekolabel.

Dalam perjalanan program selama enam tahun ini, YKAN juga mendukung upaya KKP dalam penyusunan Strategi Panen Kakap dan Rencana Pengelolaan Perikanan. YKAN menyampaikan informasi dari lapangan dan data tangkapan yang diperoleh selama enam tahun kegiatan, sekaligus membangun basis data terpusat di Balai Riset Perikanan Laut KKP, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk penentuan strategi pengelolaan perikanan kakap-kerapu laut dalam di 11 WPP di Indonesia.

“Diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama enam tahun ini dapat senantiasa bermanfaat untuk pengelolaan perikanan Indonesia. Kemitraan semacam ini merupakan langkah penting dalam melangsungkan program-program konservasi di Indonesia, mengingat setiap pemangku kepentingan memiliki peranan yang besar untuk menjadikan Indonesia tetap lestari,” pungkas Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara Herlina Hartanto.