Membuka Investasi Swasta untuk Mendukung Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia: Peran Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan Dokumen Peta Jalan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), Indonesia memproyeksikan kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 akan mencapai Rp343 Triliun setiap tahun. Namun, APBN 2020 hanya menyumbang sekitar 13% dari total kebutuhan dana mitigasi untuk mencapai target NDC. Untuk itu, Indonesia perlu dapat memobilisasi sumber pendanaan di luar APBN, termasuk modal swasta dan filantropi.

Hal ini dibahas dalam diskusi “Thought Leadership Forum: Unlocking Private Investment to Support Green Economic Development in Indonesia: The Role of Sustainable Finance” yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) pada Jumat, 24 Maret 2023. Diskusi ini menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal Ayudya Rachman, S.E., M.S.E., MIDEc, Senior Financial Sector Specialist The World Bank Salman Alibhai, Head of Technical Assesment, Enviromental and Social Safeguard PT Sarana Multi Infrastruktur Gan Gan Dirgantara, dan Global Head Impact Finance and Markets The Nature Conservancy Matt Arnold.

Untuk memobilisasi dana swasta, pemerintah sebagai regulator sudah mengembangkan kebijakan, strategi, instrument dan kondisi pemungkin. Salah satu strateginya yaitu dengan adanya Taksonomi Hijau sebagai sistem klasifikasi yang menetapkan daftar kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Penerapan taksonomi hijau akan menciptakan keamanan bagi investor. “Membantu perusahaan menjadi lebih ramah iklim, mengurangi fragmentasi pasar dan membantu mengalihkan investasi ke tempat yang paling dibutuhkan.” ucap Ayudya Rachman.

Peran lembaga pembangunan internasional juga mulai bergeser menjadi mobilisator pendanaan swasta, pengurang risiko dan fasilitator bagi para mitra pelaksana. Dalam kesempatan yang sama, Senior Financial Sector Specialist The World Bank Salman Alibhai menjabarkan pendekatan yang dilakukan oleh World Bank dalam mendukung konsep keuangan hijau yang mendorong investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Diantaranya melalui kebijakan makro ekonomi di Indonesia serta berbagai praktik baik yang sudah dilakukan di Vietnam dan China. 

Untuk memenuhi kebutuhan dana perubahan iklim memang tidak mudah. Dalam hal ini, Indonesia membuka pendanaan secara internasional maupun menggandeng mitra-mitra swasta maupun lembaga swadaya masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim.

“Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi hijau, pemberi pinjaman perlu dijabarkan dengan jelas mengenai keberlangsungan serta skema program yang berdampak jangka panjang berdasarkan data yang terpercaya. Kolaborasi multi pihak dapat membuka peluang percepatan implementasi progam guna memberikan dampak yang berkesinambungan pada alam dan manusia. ” ungkap Matt Arnold, M.A, M.B.A, Global Head, Impact Finance and Markets, The Nature Conservancy.

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai special mission vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan RI memiliki mandat untuk menjadi katalis pembangunan nasional. SMI terus mendukung pembangunan di Indonesia melalui inisiatif-inisiatif berkelanjutan yang dimiliki, khususnya dalam rangka mengatasi isu perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Tahun ini sudah ada 35 projek yang dibiayai SMI, ekosistem pembangunan hijau sudah berubah perlahan, banyak bank dan sektor swasta yang mengalokasikan dana untuk investasi hijau. Dari sisi tantangan, di Indonesia lembaga keuangan masih banyak pada tahapan belum melaksanakan esensi dari berkelanjutan itu sendiri,” ucap Gan Gan Dirgantara, Head of Technical Assesment, Enviromental and Social safeguard PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). 

“Diskusi bersama lintas sektor seperti ini amat diperlukan untuk membuka potensi dan peluang kemitraan demi mendorong pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Waktu kita tinggal tujuh tahun lagi untuk mencapai target emisi nol dan kerja bersama dari segala lini amat dibutuhkan untuk menangkal perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Herlina Hartanto, Direktur Eksekutif YKAN.

Peran yang berbeda dari berbagai sumber keuangan dalam siklus investasi perlu dipahami dan diterapkan dengan lebih baik. Dialog dan koordinasi antar lembaga kunci perlu diintensifkan untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan sinergi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.