Jejak Perempuan dalam Pemberdayaan di Lahan Basah

Perempuan dan pemberdayaan adalah dua kata utama dalam program pendampingan masyarakat. Pada konteks konservasi, masih banyak ditemui ketidaksetaraan peran, khususnya dalam pengambilan keputusan. “Perempuan minim partisipasi dan keterwakilan ketika sampai pada aspek kepemimpinan dalam lembaga formal,”ujar Konsultan Gender Dati Fatimah yang menyampaikan paparannya sebagai narasumber dalam Dialog Kebijakan-Menilik Kebijakan Pelibatan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Basah di Samarinda, 7 Maret 2024.

Baca Juga: Air Bersih Gratis dikala Hujan di Ogan Komering Ilir (OKI)

Pada 2016 silam, Dati melakukan studi di empat kampung yang memiliki hutan mangrove di Kabupaten Berau. Ia menemukan bahwa perempuan berperan besar dalam pengelolaan hasil produksi ikan, upacara adat, hingga organisasi yang berbasis keluarga seperti Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurut Dati peran tersebut rata-rata menunjukkan posisi pendukung dan tidak menonjol sebagai pengambil keputusan. ”Para perempuan ini tidak terlihat walaupun penting aktivitasnya,” kata Dati.

Temuan Dati, tersebut juga diakui oleh Nurhasniati, selaku pendamping kelompok perempuan dari Yayasan Mangrove Lestari.  Pada awal yayasan ini melakukan pendampingan di tahun 2019 terhadap perempuan di kawasan Delta Mahakam. Rata-rata kaum perempuan mengambil peran domestik, mengurus rumah tangga dan menjadi Ibu. Posisi mereka rentan, karena suaminya adalah nelayan yang hasil tangkapan tergantung cuaca. Cuaca pula yang terkadang mengganggu perekonomian keluarga, karena rumah terkena abrasi atau sumber penghidupan tambahan dari mencari kerang terganggu.

Dati mengatakan dengan peran dan posisi perempuan yang rentan tersebut, perlu dilakukan sejumlah intervensi. “Perlu dicek kembali, apakah program pemberdayaan (perempuan) dari para mitra pembangunan ini sudah terhubung dengan pemerintah,” ujarnya. Koneksi antara pemangku kepentingan akan memudahkan diskusi kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan yang bisa menjawab semua tantangan di lapangan. Mereka yang bekerja di sektor lahan basah, baik itu di kawasan mangrove maupun lahan gambut, sangat bergantung sekali terhadap perubahan iklim. Sehingga, Dati menyarankan, kolaborasi antara pemangku kepentingan perlu lebih intens, mengingat kondisi sekarang yang tidak bisa diprediksi lagi keadaan iklimnya. Intensnya kolaborasi akan membantu dalam kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya untuk membuat terobosan untuk partisipasi yang lebih setara.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung dialog kebijakan ini sebagai bagian dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim. Dukungan YKAN ini merupakan bagian dari payung besar Kesepakatan Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur. Di dalam Kesepakatan Pembangunan Hijau, ada 13 inisiatif model pengelolaan sumber daya alam kolaboratif berbasis bentang alam. Tiga di antaranya berbasis lahan basah. Dengan membuka dialog kesetaraan gender dalam krisis iklim ini, diharapkan dapat membuka dan membangun, mengidentifikasi hambatan dan mendesain kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.